SUARATERKINI, Tanjungpandan – Sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Melayu Belitong (Lambel), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan pelaku wisata bermusyawarah di Rumah Adat Belitung untuk membahas aktivitas penambangan yang terjadi di Sungai Balai hingga Laut Munsang, kecamatan Sijuk.
Ketua Lambel, Abdul Hadi Adjin mengatakan dengan masih terjadinya penambangan di hutan lindung di sungai Balai, Laut Munsang, Sijuk membuktikan bahwa selama ini pemda dan DPRD tidak berperan.
“Jika aparat penegak hukum sudah bermain, semakin sulit untuk menghentikan pertambangan ilegal itu,” ujarnya dalam rapat tersebut, Senin (8/11).
Ia mengisahkan, Belitung tahun 2010 belum ada yang kenal, kemudian tahun 2011 setelah booming laskar pelangi, perekonomian Belitung melesat dan menyumbang PAD Rp 9 miliar hingga saat ini.
“Oleh karena itu, sumber daya alam Belitung harus dijaga baik-baik. Ini untuk anak cucu kita ke depan, jika laut dihancurkan oleh tambang, sudah tidak ada lagi yang bisa dinikmati oleh generasi ke depan,” lanjutnya.
Ketua HNSI Belitung, H. Muchtar Mutong mengatakan Belitung sudah mengkampanyekan sebagai zero tambang. Sepanjang Sungai Padang sampai Tanjungpandan merupakan kawasan pembangunan strategis nasional (KSPN), ada Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata (KEK), tapi aparat masih berani bermain di wilayah tersebut.
“Terima kasih kepada kawan-kawan media yang memunculkan berita ini. Setelah media menaikkan berita ini, dibahas di facebook, kemudian viral. Tapi sayangnya razia yang dilakukan pemerintah provinsi bocor sehingga tidak ada satupun penambang,” kata pria yang akrab disapa Haji Tare ini.
Menurutnya, tanggapan bupati yang menyatakan bahwa dia tak punya kewenangan untuk melarang, itu mengkhianati mandat rakyat.
“Karena bagaimanapun tuan rumah tidak bisa tinggal diam ketika rumahnya dirampok orang. Memang kabupaten tidak bisa memproses hukum dan perizinan, tapi kan bisa bertindak dan menyerahkan pelakunya kepada polisi,” tegasnya.
Tokoh dari FKUB, Romo Budhi mengatakan point utamanya adalah kita harus bisa mewarisi lingkungan kepada anak cucu ke depan.
“Masalahnya klasik yaitu perut, tapi bisa dimentahkan dengan berbagai solusi untuk mencari nafkah di tempat dan cara lain. Ini merupakan konspirasi tingkat tinggi. Harus sesegera mungkin berdialog dengan DPRD dan forkopimda,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua KNPI Belitung M. Hafrian Fajar mengatakan ada dua sektor disana yaitu pertambangan dan perikanan, yang juga terkait dengan pariwisata. Namun tidak bisa dibenturkan.
Ia mencontohkan, tahun 2019 satpol PP dan Wagub pernah melakukan sidak di penambangan di sekitar Sijuk namun jadinya malah pak wagub disakiti oleh penambang yang marah.
“Bila oknum aparat sudah bermain untuk mengamankan daerah Laut Munsang dan tidak bisa diandalkan, kita lari ke adat untuk mencari solusi. Rapat dalam satu dua hari ini harus diperluas agar semakin banyak masyarakat tahu. Pegiat lingkungan harus diundang untuk mencari solusi konkrit,” tegas Fajar. (wil)
