SUARATERKINI, – Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) kembali menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam mengawal distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi merupakan hal yang penting, agar distribusinya tepat sasaran.
“Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan distribusi BBM subsidi, hal ini dikarenakan terbatasnya personil dari BPH Migas maupun aparat penegak hukum. Pengawasannya dari hal-hal sederhana, seperti melihat ada ketidakwajaran pengisian BBM pada kendaraan roda empat, atau melihat truk sawit mengisi BBM subidi,” ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim, dalam kegiatan bersama Komisi VII DPR RI, di Kota Medan, Jumat (9/6).
Lebih lanjut, Abdul Halim menjelaskan, saluran untuk melakukan pengaduan dapat dilakukan melalui helpdesk BPH Migas di 0812-3000- 0136. Saluran pengaduan ini berupa WA chat, sehingga masyarakat tidak memerlukan pulsa. Pemberi informasi juga dijaga kerahasiaannya.
Sementara, Anggota Komite BPH Migas Wahyudi Anas menjelaskan, ciri dari barang subsidi adalah jumlahnya yang terbatas dengan harga yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk tahun 2023 ini, Pemerintah menetapkan JBT (Solar) nasional sebanyak 17 Juta kilo liter (KL), sedangkan JBKP (Pertalite) nasional adalah sebesar 32,5 Juta KL.
“Ini untuk kebutuhan setahun, oleh karena itu harus dijaga dan tepat sasaran,” jelas Wahyudi.
Wahyudi memaparkan, untuk kota Medan sendiri, hingga bulan Mei 2023, untuk JBT Solar mencapai sekitar 106.306 KL (39,7%) dan JBKP Pertalite sekitar 183.099 KL (40,4%). Peningkatan penggunaan BBM menjadi indikator positif tumbuhnya ekonomi masyarakat.
“Indikator ekonomi yang membaik harus didukung pengawasan dan pengendalian, terutama BBM subsidi agar tepat sasaran. Saat ini program barcode MyPertamina mengatur terkait JBT Solar sehingga sesuai peruntukannya,” tutur Wahyudi.
Selanjutnya, dijelaskan juga upaya-upaya yang telah dilakukan BPH Migas dan Badan Usaha Penugasan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM subsidi tepat sasaran.
Perihal subsidi tepat sasaran, Anggota komisi VII DPR RI Hendrik Sitompul juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat dalam pengawasan BBM subsidi menjadi formula yang saling melengkapi.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Executive General Manager Sumatera Bagian Utara PT Pertamina Patra Niaga, Freddy Anwar dan Sales Area Manager Sibolga, Benny Hutagaol. (Rep/Her)
