SUARATERKINI, Jakarta – Polemik yang terjadi di wilayah Laut Natuna Utara (LNU) yang di klaim China sebagai wilayahnya, bisa di selesaikan dengan nir militer atau softpower TNI kata Direktur Lembaga Bantuan Teknologi (LBT) Prasetyo Soenaryo.
Untuk menghindari kapal penangkap ikan China datang lagi ke perairan Indonesia, pemerintah cukup menempatkan kapal riset Batuna Jaya IV (BPPT) dan VIII (LIPI) ” jelasnya di di DPP LDII Jakarta, (7/1/20).
Prasetyo menyarankan jangan kapal perang yang dikirim ke wilayah laut Natuna Utara, karena itu bisa memperburuk hubungan Indonesia dan China nantinya.
Cukup menempatkan kapal riset dan mendorong nelayan menangkap iklan di wilayah tersebut, maka itu akan mengurangi keterangan, karena secara wilayah dan berdasarkan UNCLOS 1982 itu masuk kedaulatan Indonesiadi wilayah tersebut,” tutur Prasetyo.
Utuk itu, lanjutnya pemerintah harus melakukan aktivitas di LNU oleh kapal reset dari BPPT dan LIPI dan juga perahu nelayan Indonesia menunjukkan, bahwa kita berdaulat di laut tersebut.
Untuk menunjang kegiatan tersebut, Prasetyo meminta para nelayan dari berbagai wilayah sekitar Natuna diberikan bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) agar dapat berlayar lebih lama, dan lebih jauh di perairan Natuna Utara, termasuk mendapat pengawalan dari Bakamla dan TNI AL, pungkasnya.
