SUARATERKINI, Manggar – Masyarakat Belitung Timur mulai hari ini bisa secara resmi melakukan uji KIR di Belitung. Hal ini setelah adanya penandatanganan kerjasama antara Dishub Beltim dengan Belitung disaksikan kedua kepala daerah, Kamis (23/9) di Ruang Rapat Bupati Beltim.
Bupati Belitung Timur Burhanudin mengatakan uji KIR sangat penting karena menyangkut dengan PAD. Katanya, mulai tahun ini Beltim tak lagi melaksanakan uji KIR karena kantor tempat melakukan uji KIR di Pemda Beltim baru dalam proses pembangunan.
Dilanjutkannya, Perjanjian Kerjasama ini merupakan solusi keberlangsungan layanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) bagi masyarakat Beltim yang sementara waktu ‘numpang uji’ di Dinas Perhubungan Belitung. Karena itu dia menilai perlu payung hukum dalam kerjasama ini berupa PKS pelayanan PKB.
“Berkaitan dengan hal tersebut, teknis dan aturan sementara memohon kerjasama lewat Pemerintah Belitung dan alhamdulillaah disambut baik oleh Pak Sanem (panggilan akrab Bupati Belitung, Sahani Saleh – red),” kata Burhanudin saat konferensi pers seusai acara.
Selain PKS pelayanan PKB, acara tersebut juga menandatangani berita acara batas wilayah antara dua kabupaten tersebut. Menurut Burhanudin, batas wilayah ini antara Desa Air Batu Buding Kecamatan Badau Kabupaten Belitung dengan Desa Buding Kecamatan Kelapa Kampit Kabupaten Belitung Timur yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Pada Berita Acara tersebut terdapat lokasi atau titik kesepakatan bersama dan tercantum dalam lampiran peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara. Dengan adanya revisi yang kita ajukan ini Kabupaten Belitung Timur memiliki batas yang jelas baik secara wilayah, kejelasan, dan kepastian hukum maupun secara administrasi dengan Kabupaten Belitung,” tambah Burhanudin.
Sementara itu, Bupati Belitung Sahani Saleh mengatakan PKS ini tidak terbatas juga dalam satu bidang karena Belitung dan Belitung Timur berada dalam satu pulau. Ke depan, dia mengatakan tak hanya di bidang perhubungan, PKS juga akan dilakukan di berbagai sektor.
“Misalnya perikanan dan kelautan, meminimalisir konflik antar nelayan. Jadi sebenarnya penegasan batas wilayah ini bukan untuk memisahkan, tapi sebaliknya yaitu menyatukan,” kata Sanem.
Dia juga mengatakan menyambut baik program ‘numpang uji’ karena menurutnya saling membantu antar kabupaten bisa menciptakan sinergisitas yang kuat. Ia berharap ke depan sinergisitas itu bisa langgeng dan menyejahterakan masyarakat di kedua kabupaten. (wil)
