SUARATERKINI, Tanjungpandan – Pemerintah Kabupaten Belitung menyerahkan pengelolaan pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru di Kecamatan Badau, kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yaitu Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Tanjung Batu Port agar dapat meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa di pelabuhan tersebut.
“Kami harapkan PT Pelabuhan Tanjung Batu dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk jasa pelayanan kepelabuhanan dan transportasi angkutan perairan kepada masyarakat,” kata Bupati Belitung, Sahani Saleh di Badau, Senin (3/5).
Pria yang akrab disapa Sanem ini melanjutkan, bahwa pelabuhan adalah aspek vital dan skala prioritas masyarakat karena merupakan pintu masuk pariwisata, kelautan dan perikanan, dan perhubungan (transportasi).
“Akses masuk ke Belitung akan semakin banyak. Pelabuhan harus rapi, tertata dan dikelola dengan baik agar lebih baik di mata nasional dan internasional termasuk pengaturan aspek lalu lintas kapal,” tambahnya.
Menurutnya, pengelola juga diharapkan dapat menyelenggarakan usaha kepelabuhanan secara profesional dan bertanggung jawab dengan prinsip-prinsip usaha bisnis yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.
“Jadi dengan dikelolanya oleh BUMD resmi di sektor pelabuhan yang dimiliki oleh pemerintah daerah kami harapkan pengelolaan ini juga nantinya bisa mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Sebelumnya pelabuhan penyeberangan Tanjung Ru Belitung dikelola oleh Dinas Perhubungan Belitung, namun karena keterbatasan sumber daya dinas, bisnis kepelabuhan harus dialihkan kepada pihak BUMD.
“Karena UPT pengelola pelabuhan Tanjung RU di Dishub ada batasan terutama dalam aspek bisnis dan kewenangannya. Selain itu, memang pemerintah tidak boleh berbisnis cukup pelayanan saja, sehingga kami nilai harus dikelola oleh badan usaha kepelabuhanan,” katanya.
Sementara itu, Direktur PT Tanjung Batu Port, Iskandar Rosul mengatakan pelabuhan Tanjung Ru akan diperuntukan bagi pariwisata dan angkutan penyeberangan di negeri Laskar Pelangi tersebut.
“Misalnya untuk layanan penyeberangan kapal Ro-Ro untuk “move to move”, angkutan logistik dan kendaraan termasuk nantinya angkutan ekspidisi,” ujar Iskandar.
Ia menambahkan, pelabuhan Tanjung RU juga akan dilakukan pembenahan baik di sisi laut dengan anggaran senilai Rp8 miliar dan sisi darat termasuk kantor dan terminal penumpang senilai Rp1,2 miliar.
Pihaknya juga berharap pengelolaan pelabuhan Tanjung Ru dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi daerah itu melalui sektor kepelabuhanan.
“Kami akan mengontrol untuk pendapatan daerah secara resmi, contohnya untuk akses menuju destinasi pariwsata. Nanti kami buatkan ketetapannya sehingga pajak parkir bisa kami bayarkan. Ditambah juga pajak penyebrangan dari berbagai golongan kendaraan untuk menyumbang PAD,” ujarnya. (wil)
