Jakarta – Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi dampak elnino bagi ketahanan pangan nasional. Salah satunya, melalui penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen untuk stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi, saat menjadi pembicara pada Focus Group Discussion (FGD) “Dampak dan Antisipasi Bencana Akibat Elnino terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional”, Senin (12/6/2023), di Lemhanas, Jakarta. Menurutnya, penguatan ketersediaan stok pangan yang dikelola pemerintah menjadi kunci bagi terselenggaranya tata kelola pangan nasional kuat, terencana, dan antisipatif.
“Berbicara elnino, artinya kita berbicara langkah-langkah antisipatif, karena menurut BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) dampak elnino mempengaruhi sektor pertanian, terutama tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi gagal panen yang berdampak pada krisis pangan,” ungkapnya.
Arief mengatakan, saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 (sebelas) komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan. “Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Namun dalam pelaksanaannya, untuk beberapa komoditas kita pecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan,” terangnya.
Untuk beras, Arief menambahkan, Perum BULOG per 9 Juni 2023 memiliki stok cadangan beras 546 ribu ton dan beras komersial 55 ribu ton, sehingga total stok BULOG sekitar 601 ribu ton. Guna meningkatkan stok, BULOG terus menggenjot intensitas penyerapan beras produksi dalam negeri.
“Penyerapan beras terus kita dorong sebelum masuk masa semester Il 2023, tujuannya mengamankan stok operasional BULOG. Selain itu, perlu juga mengamankan kontrak dan realisasi untuk tahun 2023, sehingga apabila kembali dilakukan pengadaan stok telah memperhatikan prakiraan pos penyalurannya dan target stok di akhir tahun,” utasnya.
Arief memastikan, kegiatan perencanaan dan monitoring stok CPP tersebut dilakukan tidak terbatas hanya pada beras, namun juga pada seluruh komoditas pangan yang pengelolaannya berada di BULOG. Selain beras, BULOG mendapatkan penugasan untuk mempersiapkan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai. “Sesuai amanah Perpres, BULOG ditugaskan mengelola CPP utamanya terkait komoditas padi, jagung, kedelai. Maka, selanjutnya kita ajukan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Padi, Jagung, dan Kedelai sebagai paket lengkap stabilisasi pangan di tahun 2023. Kegiatan ini juga agar dimasukan dalam kelompok instrumen penanggulangan Elnino di sisi hilir,” tambahnya.
Sedangkan untuk komoditas lainnya, stok CPP gula pasir yang saat ini dimiliki BUMN Pangan ID FOOD, BULOG, dan PTPN terdapat sebanyak 123 ribu ton, dan untuk daging ruminansia stok CPP berada di angka 7,8 ribu ton. “Stok CPP terus kita pantau dan update secara berkala, sehingga kita bisa segera ambil keputusan yang tepat apabila perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilisasi dan antisipasi kondisi darurat,” sebutnya.
Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, ia menyampaikan, Badan Pangan Nasional mengacu kepada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional atau CPP selama periode satu tahun. “Dalam rancangan tersebut telah kita petakan per masing-masing komoditas. Misalnya untuk beras siapa BUMN Pangan yang menjadi pelaksana, berapa kebutuhan nasional tahunannya, berapa persentase stok yang akan dialokasikan untuk CPP, berapa target stok CPP-nya, berapa biaya per Kg serta total anggaran setahun dan per 3 bulan, kemudian siapa dan seperti apa sasaran pendistribusiannya,” paparnya.
Arief menuturkan, penganggaran untuk penyelenggaraan CPP ini bisa memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem pangan nasional. “Optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar. Upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah,” rincinya.
Penyelenggaraan CPP juga, tambahnya, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar sektor pertanian dan pangan bersiap dan meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan.
Selain melalui penguatan CPP, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, termasuk kerja sama penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah produksi ke wilayah defisit dan pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi dan Kabupaten.
“Kita juga terus lakukan penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Kedua program ini masing-masing dilaksanakan dalam 3 tiga bulan atau 3 tahapan. Dengan pelaksanaan yang lancar serta berdampak nyata baik bagi masyarakat, petani/peternak, dan upaya pengendalian inflasi, diharapkan pelaksanaannya bisa diperpanjang sehingga turut menjaga pasokan dan harga pangan sehingga mengurangi dampak elnino,” ujarnya.
Arief menuturkan, untuk bantuan pangan beras, pihaknya mengusulkan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Selain itu juga, mengajukan perluasan program pada komoditas beras berfortifikasi sebagai instrumen tambahan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan menekan prevalensi stunting.
“Bantuan pangan beras yang sedang berjalan ini merupakan program paling ideal dengan serapan yang cepat ke tengah masyarakat karena sifatnya yang gratis,” ucapnya.
Antisipasi dampak elnino juga dilakukan dengan mendorong perluasan penerapan Neraca Pangan dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota melalui penerapan Neraca Pangan Wilayah. Menurut Arief, diharapkan langkah ini dapat meningkatkan monitoring, pengawasan, serta integrasi pemetaan pangan nasional, sehingga mempercepat pengambilan kebijakan stabilisasi stok dan harga.
“Dengan neraca pangan yang terintegrasi ke dalam dashboard Badan Pangan Nasional maka kita bisa mengorkestrasi fasilitasi pendistribusian pangan lebih cepat. Tentunya dengan memprioritaskan movement stok ke wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, serta wilayah yang neraca pangannya berstatus minus dan bergantung pada wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pangan,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Lemhannas Andi Widjajanto mengatakan, banyak hal yang harus diantisipasi menghadapi elnino. Salah satu yang paling krusial adalah sektor pangan. Bagaimana menjaga stok pangan tetap tersedia, mengingat, ancaman elnino harus diwaspadai oleh semua pihak.
Untuk itu, Lemhannas melalui FGD tersebut melakukan kajian untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan fenomena elnino sehingga tidak berdampak buruk terhadap perekonomian nasional.
Hadir juga dalam FGD “Dampak dan Antisipasi Bencana Akibat Elnino terhadap Stabilitas Perekonomian Nasional” di Lemhannas ini, Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, jajaran Eselon 1 Lemhanas, Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG Fachri Radjab, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Sumarjaya, Asisten Staf Khusus Presiden Sekretaris Kabinet Telisa Aulia, dan Direktur Bisnis Perum BULOG Febby Novita. (Rep/Her)
