SUARATERKINI, Jakarta – Lonjakan permintaan dan konsumsi pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri berpotensi mendorong kenaikan harga pangan sehingga rentan mempengaruhi upaya pengendalian inflasi. Mengantispasi kondisi tersebut Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menerapkan sejumlah langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan menjelang HBKN.
Pernyataan tersebut disampaikan Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, Kamis, (2/3), di Jakarta. Menurut Arief, pangan menjadi salah satu sektor yang memiliki andil signifikan terhadap pergerakan angka inflasi nasional, sehingga langkah-langkah strategis pengendalian inflasi pangan menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri harus menjadi prioritas dan dieksekusi dengan baik.
“Sejumlah langkah telah kita siapkan dan beberapa sudah dijalankan, khususnya terkait upaya pengendalian harga beras mengingat berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beras menjadi komoditas pangan yang memberikan andil terhadap inflasi Februari 2023,” terangnya.
Arief menegaskan, pengendalian harga beras menjadi kunci untuk menjaga inflasi pangan jelang HBKN. Upaya mitigasi pengendalian harga beras terus dilakukan walaupun memasuki panen raya ini harga beras berangsung turun.
“Kita terus lakukan langkah mitigasi dan pengendalian harga beras, diantaranya melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di tingkat konsumen yang masih berjalan. Sampai dengan 1 Maret BULOG telah menyalurkan sekitar 413 ribu ton beras untuk kegiatan SPHP,” tuturnya.
Selain itu, NFA juga menjalankan langkah-langkah untuk memastikan penyerapan gabah/beras oleh BULOG berjalan optimal pada panen raya Maret-April ini. Persiapan dilakukan dengan menetapkan harga batas atas pembelian gabah/beras, melakukan pembahasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah/beras dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras, serta meningkatkan kolaborasi BULOG dengan pelaku usaha penggilingan.
“Mengenai penyesuaian HPP, dalam beberapa hari ini NFA akan mengundang Kementerian dan Lembaga terkait serta seluruh stakeholder perberasan nasional untuk menghitung bersama-sama HPP terbaru. Ini harus betul-betul dipersiapkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem perberasan nasional, serta memastikan BULOG bisa melakukan penyerapan guna mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sesuai target, sehingga pemerintah memiliki instrumen untuk mengendalikan harga,” ungkapnya.
Langkah pengendalian harga beras ini, tutur Arief, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengingatkan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah berhati-hati terhadap harga beras karena memiliki andil yang besar terhadap inflasi.
Selain menjaga stabilitas harga beras, Arief menambahkan, pengendalian inflasi pangan juga dilakukan dengan memastikan ketersediaan pangan, khususnya untuk komoditas pangan strategis yang perlu dipenuhi dari luar, seperti daging ruminansia dan gula konsumsi. “Untuk daging sapi dan kerbau serta gula konsumsi kita sudah menugaskan BULOG dan minta Kementerian BUMN menugaskan BUMN Pangan melakukan pengadaan,” ujarnya.
Arief menjelaskan, untuk daging ruminansia ID FOOD akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging sapi dan BULOG akan melakukan pengadaan sekitar 100 ribu ton daging kerbau. “Kedatangan dilakukan secara bertahap, kita percepat (kedatangannya) sebelum Lebaran untuk menambah stok dan menjaga harga daging di masyarakat,” paparnya.
Begitu juga dengan gula konsumsi, pada tahap pertama sampai dengan bulan Mei 2023, BUMN Pangan ID FOOD dan PTPN Holding Perkebunan ditugaskan melakukan pengadaan sekitar 215 ribu ton Gula Kristal Putih (GKP).
Dalam pengendalian inflasi jelang HBKN ini, NFA juga melakukan upaya stabilisasi pasokan dan harga minyak goreng dengan mendistribusikan minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan Minyakita melalui BUMN Pangan ID FOOD. Sampai dengan 1 Maret 2023, ID FOOD telah didistribusikan total 11 juta liter ke 27 provinsi.
Lebih lanjut, Arief menambahkan, NFA juga memastikan pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) akan terus dilaksanakan sepanjang HBKN atau jelang Ramadan hingga Idul Fitri.
“Semakin mendekati hari H intensitasnya akan semakin kita tingkatkan. Operasi Pasar atau Gerakan Pangan Murah kita dorong dilaksanakan di 38 Provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia melalui kolaborasi dengan Dinas Urusan Pangan yanga ada di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia,” ujarnya.
Sampai akhir memasuki Maret ini, Arief menuturkan, telah banyak provinsi yang melaksanakan operasi pasar atau GPM, seperti Gorontalo, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Maluku, Sulawesi tengah, Sumatera Barat, Sulawesi Utara, Aceh, NTB, dan NTT. Pelaksanaan GPM merupakan hasil kolaborasi NFA bersama Kementerian dan Lembaga terkait, Satgas Pangan Polri, Bank Indonesia, Dinas Urusan Pangan se-Indonesia, BUMN, BUMD, Asosiasi, serta stakeholder lainnnya. Dalam kegiatan tersebut disediakan 9 bahan pangan strategis dengan harga wajar atau di bawah harga pasar.
“Melalui kegiatan GPM ini kita tingkatkan keterjangkauan dan daya beli masyarakat,” ucapnya.
Adapun berdasarkan data yang dirilis BPS, angka inflasi nasional Februari 2023 tercatat sebesar 0,16 persen secara bulanan, atau mengalami penurunan dari inflasi Januari 2023 yang berada di angka 0,34 persen. Untuk komoditas pangan, beras memberikan andil tertinggi sebesar 0,08 persen, disusul bawang merah sebesar 0,03 persen dan cabai merah sebesar 0,02 persen. (Rep/Her)
