Untitled Document

BPK : TPK Koja Indikasikan Merugian Negara, Menteri BUMN Layak Diperiksa PERISTIWA

BPK : TPK Koja Indikasikan Merugian Negara, Menteri BUMN Layak Diperiksa


Suaraterkini.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyelesaikan audit investigatif terhadap proses pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja milik Pelindo II.  Sejumlah penyimpangan dan indikasi kerugian keuangan negara mencapai minimal USD 139,06 juta atau setara Rp 1,86 triliun. Hal itu terungkap dalam penyerahan hasil audit investigatif lanjutan BPK RI di hadapan pimpinan DPR RI, Rabu (31/1), Lalu.

Hadir empat orang pimpinan DPR yakni Ketua Bambang Soesatyo dan tiga wakilnya yakni Taufik Kurniawan, Fadli Zon, dan Fahri Hamzah dan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka. Dalam temuan BPK RI, ada dugaan penyalahgunaan dengan skema identik kasus Koja dengan Jakarta International Container Terminal (JICT). Kasus di JICT sudah terlebih dahulu diinvestigasi oleh BPK dengan kerugian keuangan negara minimal Rp 4,08 trilyun. 

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong penegak hukum untuk menyelesaikan kasus Pelindo II. Hasil audit investigatif BPK jelas. Jadi DPR akan dorong pihak Kejaksaan, Polisi dan KPK untuk menuntaskan temuan audit investigatif kasus-kasus Pelindo II.

Bahkan Ketua Pansus Pelindo II, Rieke Diah Pitaloka, menyatakan bahwa temuan ini seharusnya jadi momentum bagi DPR untuk menuntaskan pembenahan BUMN yang menangani pelabuhan Indonesia. Hasil audit juga membuktikan bahwa kerja DPR selama ini bukanlah demi menyasar satu dua orang petinggi Pelindo II.

Hal ini dilakukan demi mengembalikan marwah BUMN. Kalau Koja dan JICT bisa diselamatkan, ini bisa jadi legacy baik bagi negara. Sudah ada yurispridensi TPS Surabaya bisa dikelola mandiri. Kenapa JICT dan Koja tidak?, ungkap Diah

Menurut Prof Moermahadi di gedung DPR Mengatakan, Metodenya mirip yang dimulai dengan rencana perpanjangan yang sudah diinisasi sejak 2011 oleh mantan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino tanpa pernah dibahas dan dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan. Hal itupun tak pernah diinformasikan dalam laporan keuangan 2014.

Perpanjangan perjanjian kerja sama operaso (KSO) TPK Koja ditandatangani oleh Pelindo II dan Hutchinson Port Holdings (HPH), perusahaan yang dimilikit taipan Hong Kong Li Ka Shing, tanpa melalui izin konsesi kepada menteri perhubungan. 

“Penunjukkan HPH dilakukan tanpa mekanisme pemilihan mitra kerja yang sehrusnya. Perpanjangan itu ditandatangani Pelindo II dan HPH meski belum ada persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan menteri BUMN” tuturnya.

Temuan BPK selanjutnya, adalah penujukkan Deutsche Bank (DB) Hongkong Branch sebagai financial advisor oleh Pelindo II, yang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan aturan perundangan. DB sebenarnya tidak lulus evaluasi administrasi, serta terindikasi konflik kepentingan karena merangkap negosiator, pemberi utang, dan arranger, tambah Moermahadi.

BPK berjanji akan menyelesaikan sisa audit pembiayaan Kalibaru dalam 40 hari ke depan, pungkasnya.

 

 

 

 



Berita Terkait