Untitled Document

Faisal Basri Bicara Hutang Indonesia di Trilogi PERISTIWA

Faisal Basri Bicara Hutang Indonesia di Trilogi


Suaraterkini.com - Utang Indonesia saat ini komposisinya berdasarkan jenis yaitu 63% berupa surat hutang. Beda dengan zaman Orde Baru semua utang pemerintah 100 persen dari luar negeri jadi tidak berdaulat. Indonesia menurutnya mengeluarkan surat utang pasca krisis 1998. Surat utang tersebut meningkat setiap tahun dan pada tahun 2014 mencapai 74.1 persen. 

Hal tersebut dikatakan pengamat ekonomi Faisal Basri Madalam diskusi bertema: Infrastruktur dan Hutang: Kesejahteraan atau Beban? (Perspektif Sistem Ekonomi Pancasila) yang diinisiasi Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Trilogi Kalibata Jakarta, baru-baru ini.

Faisal Basri menguraikan jumlah utang Indonesia hingga 2018 mencapai Rp 4.400 triliun. Akan tetapi rasio terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) lebih rendah yaitu 30,1 persen dibandingkan  Jepang dan Singapura. 

Tahun 2018 utang Indonesia berupa surat utang  81 persen dan sejumlah 37,6 persen surat tersebut dikeluarkan dari tangan asing. Memang surat utang berharga negara (SBN) berbeda dengan utang luar negeri.  Menurut Faisal, SBN suku bunganya relatif tinggi, jangka waktunya relatif lebih pendek, persyarakat bebas merdeka. Masalahnya  perencanaan yang kurang disiplin dan transparan. 

Penggunaan utang Indonesia tak sepenuhnya buat infrastruktur. Surat utang Indonesia kepemilikannya banyak di tangan asing dan laku karena bunga utangnya tinggi. Persoalannya sekarang adalah apakah kita punya moralitas dan integritas, pungkas Faisal.  Memang surat utang berharga negara (SBN) berbeda dengan utang luar negeri, tegasnya.

Sementara,  utang luar negeri yang bukan SBN suku bunganya rendah, jangka waktu cenderung lebih panjang, persyaratan umumnya mengikat, dan dikaitkan dengan proyek. Kelebihannya, peerencanaan lebih transparandanada tambahan pengawasan dibandingkan SBN, Tambah Basri.

Kepala Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Trilogi Dr. P. Setia Lenggono menambahkan, dari diskusi ini diharapkan memberikan gambaran bahwa utang bagi suatu tidak selalu menakutnya asalkan pengelolaan, perencanaan dan penggunaannya bersifat  transparan dengan pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan moral hazzard berupa korupsi. 



Berita Terkait