Untitled Document

Ratusan Pengusaha Properti Siap Bersinergi dengan GEMPUR PERISTIWA

Ratusan Pengusaha Properti Siap Bersinergi dengan GEMPUR
Ket Foto : (kiri) Ketua Umum GEMPUR Saprudin Roy SH dan Ketua Umum AP2ERSI H. Ferry Sandiyana, SE.


Suaraterkini.com - Lebih dari 145 orang para pengusaha properti yang tergabung dalam Asosiasi Pengembang Perumahan Indonesia ( AP2ERSI)  seluruh Indonesia akan bergabung sebagai pengurus Korwil GEMPUR (Gerakan Masyarakat Pemburu Koruptor ).

Ketertarikan para pengusaha ini, karena merasa sejalan dengan visi misi Gempur dalam hal pemberantasan korupsi dan pungli yang marak terjadi di masyarakat. Hal ini sejalan dengan program pemerintah soal pemberantasan korupsi.

"Selama ini para pengusaha properti selalu menjadi obyek pemerasan oknum pejabat saat hendak mengurus perijinan proyek perumahan maupun apartemen, hal ini yang harus segera diakhiri. Bahwa pengusaha adalah mitra pemerintah dalam membangun kebutuhan perumahan maupun apartemen bagi masyarakat." Kata Ketua Umum Gempur Saprudin Roy SH  dalam rilis yang diterima Suaraterkini.com, Selasa (29/1/2019).

Roy yang juga sebagai pengusaha properti tanah air mengerti benar kendala-kendala yang dihadapi oleh para pengusaha properti di seluruh Indonesia terkait dengan perijinan dan sertifikat perumahan.

"Keluhan kawan-kawan pengusaha properti di berbagai daerah, nyaris sama yakni soal tingginya biaya perijinan yang dikenakan kepada para pengusaha. Sebenarnya biaya resmi perijinan itu murah, tapi terlampau banyak biaya-biaya tak resmi yang dipatok oknum pejabat kepada pengusaha sehingga biaya perijinan dan sertifikat menjadi tinggi. bahkan bisa lebih dari sepuluh kali lipat dari biaya resminya, ini yang tidak boleh terjadi lagi kedepan."ungkapnya.

Menurutnya oknum-oknum pejabat kerap mempersulit pengusaha yang ingin mengurus perijinan proyek dengan alasan yang kadang tidak masuk akal dan terlalu mengada-ngada.

Ketika semua syarat-syarat dan prosedur perijinan sudah dipenuhi oleh pengusaha tetap saja para pengusaha properti harus mengeluarkan 'pelicin' yang nilainya tidak sedikit. Akibatnya harga jual properti jadi lebih tinggi.

"kalau tidak ada pelicin jangan harap ijin bisa keluar. Hal-hal semacam ini kedepannya tidak boleh lagi terjadi."ujarnya.

Gempur siap bersinergi dengan para pengusaha properti di seluruh indonesia, untuk memberantas praktek-praktek kotor para oknum birokrat yang selama ini banyak menyusahkan para pengusaha.

"kalau pengusaha sudah memenuhi seluruh persyaratan perijinan tapi masih dipersulit yang ujung-ujungnya adalah permintaan upeti dari oknum pejabat, ini yang harus dilawan. Kalau perlu kita kerahkan puluhan ribu massa gempur untuk berdemo." tukasnya.

Rencananya usai Pilpres, Gempur dan AP2ERSI akan melakukan deklarasi Anti Korupsi dan pungli di jakarta. Dimana dalam deklarasi tersebut Gempur dan Ap2ersi akan menggandeng KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dalam memberangus praktek-praktek kotor di bidang perijinan dan pelayanan publik.

Nurcholis Fadilah salah satu pengusaha yang bakal gabung dari pengusaha properti yang berdomisili di bogor menyambut baik rencana   tersebut. " saya ikut dan siap bergabung dengan Gempur karena selama ini sebagai pengusaha saya juga kerap mengalami kesulitan dalam mengurus perijinan hal tersebut."tuturnya. 
 



Berita Terkait

Cegah Penyakit Demam Berdarah dengan Fogging

11 Feb 2019, 11:17

Untuk mencegah penyakit demam berdarah, Rumah Zakat bersama beberapa komunitas gabungan menggelar Aksi Berantas Sarang Nyamuk dengan Fogging. Kegiatan tersebut berlokasi di area Purnama Agung VII, ...