Untitled Document

Penyerapan Dana Desa Lemah, Ini Usulan Guru Besar UP PENDIDIKAN

Penyerapan Dana Desa Lemah, Ini Usulan Guru Besar UP


Suaraterkini.com - Dana desa yang tengah digelontorkan pemerintah, idealnya membuat desa lebih maju, meningkat ekonominya dan kehidupannya, namun penyerapannya belum maksimal bahkan di Pulau Jawa 45 persen belum memahami terhadap PP No.71/2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, kata Prof. Dr. H. Suratno sesaat setelah dikukuhkan menjadi Guru Besar Bidang Ilmu Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Pemerintahan, Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila Jakarta (18/7).

Berdasarkan rekaman, survei dan wawancara responden menunjukkan masyarakat desa belum  mengetahui tentang tata kelola yang baik sesuai standar akuntansi pemerintahan terutama terhadap sumber dan besaran dana desa dari APBN," jelas Suratno.

Suratno merekomendasikan kepada kalangan akademisi untuk dapat membentuk salah satu pusat studi atau pusat kajian akuntansi pemerintahan, hal ini berdasarkan studi kolaboratif dan ethnografi yang telah dilakukannya.

Ia mengatakan bagi regulator dalam hal tersebut Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi hendaknya mampu menetapkan kebijakan yang tepat guna agar dapat menilai kinerja Pemda maupun pemerintahan desa secara berkelanjutan.

Suratno juga berharap selauruh pejabat Pengelola Dana Desa maupun Bendahara Desa harus disiplin anggaran berbasis aktivitas agar mampu menciptakan output dan outcome yang memadai.

Serapan anggaran alokasi dana desa terbesar masih di Pulau Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa serapan anggarannya masih sangat rendah," ungkapnya.
 



Berita Terkait